Persiapan UN 2013 :: Pengiriman Soal, Tahap Paling Rawan dalam UN

SURABAYA – Ujian Nasional (UN) bakal digelar 15 April 2013 mendatang. Tetapi, bayang- bayang kebocoran soal mulai terasa. Proses pengiriman naskah menjadi tahap paling rawan.

Indikasi kebocoran terungkap dalam “Sosialisasi Ujian Nasional Provinsi Jawa Timur Tahun Ajaran 2012/2013” di Hotel Utami kemarin. Sosialisasi yang dihadiri perwakilan 38 kabupaten/kota se-Jatim ini mulai mencium titik-titik kebocoran dalam pengiriman soal. Pertama, kebocoran bisa terjadi dalam pengiriman soal,karena soal bakal dicetak dua kali. Kedua, lokasi kebocoran bisa terjadi saat pengiriman soal dari percetakan, kepolisian menuju tempat terakhir (sekolah). “Kami masih mencari format untuk pengiriman soal.

“Kami tidak ingin ada kebocoran soal dalam pengiriman,” kata Anggota Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Djemari Mardapi kemarin. Djemari menuturkan, kementerian sudah berupaya untuk meminimalisir kebocoran yang bakal terjadi.Diantaranya membuat soal sebanyak 20 paket, dengan begitu siswa tidak bisa saling mencontek.

Selain itu, pengamanan pengiriman soal juga dilakukan seperti pelaksanaan tahun-tahun lalu. Lebih lanjut profesor yang mengajar Universitas Negeri Yogyakarta menjelaskan, terjadi beberapa perubahan pada teknis UN mendatang.Perubahan itu antara lain,tiap peserta dalam satu ruang ujian menerima naskah soal berbeda, sanksi diberlakukan tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi pengawas. Selain itu, LJUN yang melekat pada naskah soal, dan soal cadangan UN terdapat satu per ruang kelas.

Dengan demikian, LJUN ini tidak mungkin tertukar dengan naskah soal lain.Selain itu,jika ada naskah yang rusak, pengawas bisa segera menggantinya. “Tapi kalau ternyata yang rusak lebih dari satu, pantia nanti dapat mengambilnya dari ruang kelas berbeda.Bahkan jika dari beberapa kelas dalam satu sekolah tidak cukup untuk mengganti naskah rusak,maka panitia bisa mengambil dari cadangan sekolah lain,”terang Djemari.

Namun,ucap dia, ada sedikit keresahan yang sedang dibahas ditingkat pusat, yakni pengiriman soal untuk daerah-daerah kepulauan. Sesuai rencana, pengiriam soal di daerah-daerah terpencil akan dilakukan secara khusus.Artinya,soal-soal untuk daerah kepulauan akan dikirim lebih dulu.“Kemungkinan dicetak lebih dulu,tetapi soalnya beda dengan cetakan terakhir,” terang Djemari.

Selain itu, BNSP saat ini sedang menggodok usulan daerah- daerah untuk mencetakan soal dan lembar jawaban ujian nasional (LJUN) didaerah masing- masing. Nantinya akan ada rayon-rayon lokasi percetaan di provinsi.“Usulan daerah ini akan kami sampaikan ke pusat. Percetakan di Jatim juga bisa direalisasi,”ungkapnya. Kombes Pol Puji Astuti mengatakan, pihaknya belum bisa menentukan jumlah personel yang akan diturunkan.

Pasalnya, hingga saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI belum memberikan petunjuk yang jelas.Polda, ungkap dia,masih menunggu kepastian rencana yang akan dilakukan kementerian.“ Kita masih menunggu rencana pemerintah,sekarang kita tidak bisa melangkah,”katanya. Puji menuturkan,dari hasil pengalaman tahun-tahun lalu, potensi kebocoran soal terjadi saat pengiriman, bukan pada saat proses mencetak soal.

Untuk itu, aparat kepolisian akan disiagakan melakukan pengawasan dengan baik. Bahkan, ada kewajiban bagi aparat yang kebagian jaga untuk melaporkan kondisi soal selama 2×24 jam.“Kami akan melakukan antisipasi, tetapi soal jumlah personel kami belum bisa menentukan,” papar mantan Kepala Humas Polda Jatim ini. Sementara itu,Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim Harun menyatakan, daerah masih kebingungan dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Meurut dia, ketentuan yang diterapkan saat ini banyak kelemahannya.Diantaranya jumlah soal cadangan yang hanya diberi satu paket saja.Padahal,dalam pengiriman kemungkinan lembar soal salah sangat besar,apalagi percetakan yang dipergunakan jauh dari daerah.“Dengan pengiriman soal jarak jauh, kemungkinan rusak banyak, kenapa hanya satu paket soal cadangan,” tanya dia.

Dalam aturan,ungkap Mantan Kepala Disbudpar Jatim ini, kekurangan soal bisa di fotokopi, tetapi yang perlu diketahui tidak semua daerah tersedia fotokopi,misalnya di daerah kepulauan. Didaerah tersebut belum tentu tersedia fotokopi.“ Apa ini juga diketahui oleh pusat.Kondisi daerah kan berbeda-beda,”papar Harun.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pendidikan Jatim Zainudin Maliki mengungkapkan,usaha pemerintah dalam pelaksanaan UN kali ini bukan merupakan perbaikan,melainkan pengetatan. Sebab, dari seluruh mekanisme yang ada, seperti naskah soal berbeda tiap peserta merupakan usaha untuk memperketat. “Kalau perbaikan dan ingin melatih kejujuran,kenapa tidak disamakan dan peserta mengerjakan tanpa harus ada pengawasan,”ungkap dia. (arief ardliyanto)

sumber : Seputar-Indonesia.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s